Masalah DPT di PP Muhammadiyah

Malam ini saat membuka situs berita ”detik.com” saya dibuat geleng kepala karena membaca salah satu beritanya. Berita tersebut berjudul ”DPT & Kecurangan Pemilu Jadi Bahasan di PP Muhammadiyah”

Isi lengkapnya seperti ini :
Jakarta - JK-Wiranto, Megawati-Prabowo, dan Din Syamsuddin bertemu di gedung PP Muhammadiyah. Topik panas yang dibahas yakni soal daftar pemilih tetap (DPT) dan kecurangan pemilu.

"Ya jelas masalah DPT belum selesai, masih kisruh dan berbagai kecurangan pemilu," kata Sekretaris Kampanye Mega-Prabowo, Fadli Zon, saat dihubungi detikcom melalui telepon, Minggu (5/7/2009).

Dia menjelaskan, tim Mega-Prabowo sudah mencoba bertemu dengan KPU untuk meminta soft copy DPT, tapi hingga kini belum juga dipenuhi.

"Kami sudah 3 kali meminta soft copy, tapi tidak pernah bertemu," imbuhnya.

Lebih lanjut dia menjelaskan, kecurangan pemilu bisa dilihat dari jumlah TPS yang dikurangi. "Itu banyaknya yang dikurangi, ada 69 ribu dan banyaknya yang berada di tempat massa kami," tutupnya.

Pertemuan rencananya digelar di PP Muhammadiyah, Jl Menteng Raya, Jakarta Pusat, pukul 21.00 WIB. "Kami ingin pilpres jujur," tutupnya.

Ada beberapa alasan mengapa sebagai rakyat saya cukup risau dan prihatin dengan adanya berita tersebut, antara lain :

- kenapa hal tersebut hanya diributkan hanya oleh dua pasangan capres, mengapa tidak dibicarakan dengan duduk bersama dengan semua pihak, termasuk di dalamnya KPU sebagai penanggung jawab penyelenggaraan pemilu dan salah satu pasangan capres-cawapres yang lain. Padahal masalah DPT tersebut sebenarnya adalah masalah bersama, artinya apabila ada jutaan rakyat yang tidak terdaftar dalam DPT, berarti kemungkinan tidak hanya suara salah satu pasangan capres saja yang hilang, tetapi suara ketiga pasangan capres juga ikut hilang. Apakah apabila ada rakyat yang tidak terdaftar di DPT, apakah dijamin semua suara yang hilang tersebut hanya milik salah satu pasangan?? Seyogyanya sebagai calon pemimpin bangsa mereka lebih elegan dan dewasa dalam menyikapi suatu masalah. Apabila ada ketidakpuasan atau mempunyai bukti kecurangan, kenapa tidak ditempuh di jalur hukum? Agar ada kepastian hukum dan dapat memberikan contoh kepada rakyat. Ataukah mereka hanya sekedar dendam atau tidak suka kepada pihak lain, sehingga mencari-cari kesalahan lawan politiknya? Sudahlah tidak usah mengatasnamakan rakyat, semua orang Indonesia adalah rakyat. Pendukung Mega-Pro adalah rakyat, pendukung SBY-Boediono juga rakyat dan pendukung JK-Win juga rakyat, bahkan orang yang Golput juga rakyat..!! Jadi setiap mereka mengatasnamakan rakyat, rakyat yang mana?? Jangan bicara rakyat hanya menjelang pemilu saja, giliran pemilu usai tidak memperdulikan rakyat...

- Alasan kedua, kenapa masalah politik (DPT) tersebut dibicarakannya di PPMuhammadiyah, bukan ditempat lain? Bukankah Muhammadiyah adalah lembaga Dakwah?? Kenapa ikut diseret-seret ke masalah politik yang sifatnya hanya sarat akan kepentingan?? Sungguh miris mendengarnya. Hal tersebut tidak akam membesarkan umat islam, tapi justru mengecilkan umat islam itu sendiri.

Kapan bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang besar..?? (Mimpi kali yee...)